Langkah tegas Kejaksaan Negeri (Kejari) Sungai Penuh mendapat dukungan penuh dari LSM Semut Merah. Ketua LSM, Aldi, menyebut penahanan tersebut hanyalah pintu awal untuk mengungkap dalang utama di balik proyek bernilai miliaran rupiah itu.
“Jangan hanya staf teknis dan pelaksana yang dikorbankan. Dari awal, Pokir ini tidak akan jalan tanpa arah dan restu dari pihak legislatif. Itu fakta yang diketahui publik,” tegas Aldi, Minggu (28/7/2025).
Aldi menuding kuat adanya keterlibatan oknum anggota dewan yang memainkan peran ganda: sebagai pengatur proyek, penerima fee dari kontraktor, hingga mengarahkan siapa yang harus mengerjakan paket kegiatan.
“Kalau kerugian negara mencapai Rp2,7 miliar, masa iya uang sebanyak itu hanya berputar di tangan pengantar dokumen? Kami yakin ada yang lebih besar di balik ini,” sindirnya.
Desakan Periksa Pimpinan Dewan
LSM Semut Merah mendesak Kejari untuk segera memanggil dan memeriksa unsur pimpinan DPRD, ketua fraksi, dan ketua komisi yang dinilai memiliki peran strategis dalam pengesahan dan pelaksanaan program Pokir.
“Kalau Kejari berani bongkar sampai ke atas, ini akan jadi sejarah. Rakyat sudah muak dengan proyek bancakan elit. Kami ingin aktor utama juga duduk di kursi pesakitan, bukan hanya operator lapangan,” kata Aldi.
Ia juga menyoroti 41 paket proyek Pokir PJU 2023 yang dinilainya penuh kejanggalan dan patut diusut tuntas, termasuk siapa yang membagi paket dan siapa yang menikmati keuntungan.
Dukungan untuk Kejaksaan
LSM Semut Merah menyatakan siap mendampingi Kejari Sungai Penuh dengan data tambahan dan dukungan moral dari masyarakat sipil. “Jangan takut, rakyat ada di belakang kalian. Jangan biarkan kasus ini berhenti di balik jeruji, tapi harus dibongkar habis sampai ke ruang sidang. Kami akan terus kawal!” tegas Aldi, didampingi beberapa aktivis LSM lainnya.
Kini publik menanti langkah lanjutan Kejari Sungai Penuh: apakah benar-benar berani menembus tembok kekuasaan, atau kasus ini akan kembali menguap seperti yang sudah-sudah. (Kh.25)
