Puncak ketegangan terjadi Jumat (22/8/2025), saat tujuh warga ditangkap karena dugaan pengerusakan alat berat milik proyek PLTA. Namun, alih-alih membiarkan proses hukum berjalan kaku, Bupati Monadi mengambil langkah penuh keberanian — menjaminkan dirinya demi pembebasan tujuh warga tersebut.
“Saya bertanggung jawab. Saya jaminkan diri saya agar tujuh warga ini bisa segera kembali ke keluarganya,” tegas Monadi di hadapan masyarakat, menyulut haru dan rasa hormat dari para warga yang sebelumnya marah. Usahanya tak sia-sia. Tujuh warga yang ditahan akhirnya dipulangkan pada Minggu malam (24/8/2025).
Bupati Monadi membuktikan bahwa pemimpin sejati bukan hanya yang mengatur dari jauh, tetapi yang hadir dalam gejolak, menyatukan yang terpecah, dan menenangkan yang gelisah.
Dialog, Bukan Bentrokan Dalam keterangannya, Bupati Monadi menegaskan komitmennya menjaga ketenangan dan kedamaian masyarakat Kerinci. Ia membuka ruang dialog seluas-luasnya, namun juga mengingatkan pentingnya menyalurkan aspirasi secara damai dan tertib hukum.
“Aspirasi itu hak rakyat, tetapi jangan sampai merusak fasilitas umum atau melanggar hukum. Ada aturan yang harus dipatuhi,” ujarnya dengan nada bijak.
Masalah Ganti Rugi Masih Jadi Titik Kritis
Bupati Monadi juga tidak menutup mata terhadap inti masalah: perbedaan pandangan soal ganti rugi lahan. Ia menjelaskan bahwa pemerintah dan pihak perusahaan telah menyepakati nilai ganti rugi sebesar Rp5 juta per kepala keluarga (KK), dan hingga kini sudah 625 KK menerima dana tersebut.
Namun, sebagian warga masih menuntut ganti rugi hingga Rp300 juta per KK — angka yang di luar kemampuan perusahaan pelaksana proyek.
“Kami tidak menutup mata. Tapi mari kita cari solusi yang adil dan realistis. Kami ingin semua pihak mendapat keadilan, tanpa harus menempuh jalan kekerasan,” jelas Monadi.
PLTA: Harapan Energi, Bukan Sumber Konflik
Proyek PLTA ini merupakan bagian dari pembangunan strategis nasional. Meski menjadi objek vital, Monadi tetap menomorsatukan kedamaian sosial. Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh mengorbankan hak dan ketenangan rakyat.
“Kami berharap, ke depan, ruang dialog terus dibuka. Konflik hanya akan memecah belah. Kami ingin penyelesaian damai, penuh hormat, dan tanpa anarkisme,” pungkas Bupati Monadi, mencerminkan sosok pemimpin yang mengedepankan hati nurani dan keberanian moral. (Kh.25)
