Khayangannews, Jakarta, 15 Agustus 2025 — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dadan Hindayana mengungkapkan sebanyak 14.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah disiapkan dan mulai dibangun oleh berbagai mitra strategis BGN tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Semua pembangunan dilakukan secara mandiri oleh para mitra. Jika dihitung secara finansial, satu SPPG membutuhkan biaya sekitar Rp1,5 miliar hingga Rp2 miliar. Artinya, uang yang sudah beredar di masyarakat melalui pembangunan ini mencapai hampir Rp28 triliun, dan itu sepenuhnya berasal dari mitra, bukan APBN," ujar Prof. Dadan dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (13/8).
Sejumlah mitra yang terlibat dalam inisiatif ini antara lain Kamar Dagang dan Industri (Kadin), organisasi kemasyarakatan Muhammadiyah, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), serta Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Prof. Dadan juga menjelaskan bahwa dana APBN yang diserap oleh BGN sejauh ini hanya sebesar Rp8,2 triliun, yang sepenuhnya difokuskan pada intervensi gizi langsung kepada masyarakat. "Sementara untuk pembangunan SPPG itu semua berasal dari dana mitra. Jadi secara total, perputaran uang di masyarakat cukup besar," jelasnya.
Fenomena menarik lainnya adalah adanya peralihan fungsi sejumlah restoran, kafe, katering, hingga hotel yang kini ikut mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengubah layanan mereka menjadi unit SPPG.
"Banyak restoran yang kini tidak lagi melayani pelanggan umum, tapi menyediakan hingga 3.500 porsi makanan bergizi setiap hari untuk dikirim ke sekolah-sekolah, rumah ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Ini yang kami laporkan langsung kepada Bapak Presiden," ungkap Prof. Dadan.
Program MBG dan pembangunan SPPG ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk memperkuat ketahanan gizi dan pangan, serta menekan angka stunting dan kekurangan gizi di Tanah Air.
Prof. Dadan turut hadir dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa malam (12/8).
Rapat yang digelar secara tertutup tersebut juga dihadiri Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Kepala BIN Jenderal (Purn) M. Herindra, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Dirut Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Fokus pembahasan adalah soal keamanan dan ketahanan pangan nasional. (Tim.Khy/25)
