Contoh paling dramatis datang dari Jambi. Yayasan Pendidikan Jambi (YPJ)—pendiri sah Universitas Batanghari (Unbari) sejak 1977—mendadak ditendang keluar dari rumahnya sendiri. Tanpa permisi, tanpa malu, bahkan tanpa proses hukum yang layak. Kantornya di-segel, asetnya dikuasai, akses diblokir. Dan puncaknya? Negara dengan santainya menunjuk rektor versi mereka, seakan kampus itu bukan dibangun oleh yayasan, melainkan diwariskan oleh nenek moyang Dirjen Dikti.
Tak cukup sampai di situ, muncullah Yayasan Pendidikan Jambi Bersatu (YPJB)—ciptaan Gubernur Jambi Al Haris—yang konon dibuat demi “penataan ulang”. Entah kebetulan atau tidak, yayasan baru ini dibuat dengan bumbu pejabat pemerintah, lengkap dengan isu aroma aset lahan Stadion Swarnabhumi. Tapi tentu saja, semua ini pasti murni demi pendidikan, bukan demi proyek—ya kan?
Ironisnya, negara malah memberikan restu pada kepengurusan baru yang tidak punya akar sejarah dan tidak punya legitimasi pendirian. Padahal, UU No. 12/2012 dan UU Yayasan sudah sangat jelas: kampus swasta berada di bawah kewenangan yayasan pendiri. YPJ sudah menang di jalur perdata, administratif, sampai Ombudsman dan Mahkamah Agung. Tapi kemenangan hukum rupanya tak ada gunanya ketika negara memilih jadi raja kecil yang kebal aturan. Diam membisu—atau pura-pura tidak tahu.
YPJ yang mendirikan Unbari justru diperlakukan seperti tamu gelap yang nyasar ke rumah orang. Mereka diblokir, dicueki, dan disabotase melalui struktur legal palsu yang disulap melalui birokrasi. Kalau ini bukan perampasan, entah apa istilah yang lebih halus—atau lebih kasar—yang bisa dipakai.
Masalahnya, ini bukan dosa tunggal. Polanya berulang seperti template:
Universitas Trisakti: dua dekade bertarung melawan dualisme yayasan yang justru dipelihara pemerintah.
UNTAG Surabaya: stabilitas kampus terganggu karena intervensi negara dalam dapur yayasan.
Universitas Bandar Lampung: konflik makin keruh setelah negara mengakui kubu baru.
Universitas Darul Ulum Jombang: hampir kehilangan identitas hukum gara-gara tarik-menarik kepentingan.
Universitas Pancasakti Makassar: yayasan sah menang di pengadilan, tapi negara mengangkat struktur tandingan.
Resepnya selalu sama: negara masuk, membentuk “otoritas baru”, menyingkirkan yayasan pendiri, lalu menyebutnya “penataan”. Hasil akhirnya juga selalu sama: kekacauan hukum, trauma kampus, matinya otonomi akademik.
Pertanyaan besarnya:Ini kebetulan? Atau negara memang sedang belajar mengambil alih kampus satu per satu seperti mengoleksi properti?
Kalau hari ini negara bisa mencomot kampus swasta dengan alasan “konflik internal”, lalu menunjuk pengelola sesuka hati tanpa legalitas pendiri, maka tamatlah riwayat otonomi pendidikan tinggi swasta. Kampus bukan lagi rumah ilmu; ia berubah menjadi lapangan politik tempat para pejabat berlatih kekuasaan.
Lebih jauh, ini bukan sekadar kesalahan prosedur. Ini adalah gejala kemunduran demokrasi akademik. Ketika putusan pengadilan diabaikan, dan regulasi dijadikan kostum legitimasi, pendidikan kita berjalan mundur seperti kaset rewinding. Ilmu kehilangan martabatnya; kampus kehilangan kemerdekaannya.
Ini bukan soal Unbari saja. Ini sinyal nasional.Hari ini Unbari direbut.Besok mungkin Trisakti jilid dua.Lusa—siap-siap kampus Anda.
Selamat datang di era baru kolonialisme pendidikan—kolonialisme birokratis—di mana kampus bukan lagi tempat berpikir bebas, melainkan arena akrobat kekuasaan. Dan ketika kita diam, kita sebenarnya sedang berkata: “Silakan, negara. Ambil semuanya. Ilmu pun kami relakan.” (Kh.25)
