Khayangannews, Jambi – Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Stadion Mini Sungai Bungkal dengan terdakwa Don Fitri Jaya kembali digelar pada Senin, 2 Juni 2025, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pada sidang kali ini, agenda utama adalah pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dua saksi dari Tim Teknis dan satu saksi dari pihak penyedia jasa, yaitu Direktur CV Saputro, Handoko, dipanggil untuk memberikan kesaksian.
Dalam kesaksiannya, saksi-saksi dari Tim Teknis menyatakan bahwa mereka diminta oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mendampingi pelaksanaan proyek. Namun, pada awalnya mereka menyebutkan bahwa mereka adalah bagian dari Tim Teknis Pengguna Anggaran, bukan dari PPK. Hal ini memunculkan ketegangan di ruang sidang.
Situasi semakin memanas ketika kuasa hukum terdakwa, Viktorianus Gulo, menunjukkan bukti berupa tanda tangan saksi-saksi Tim Teknis dalam laporan mingguan pelaksanaan proyek. Bukti ini menunjukkan bahwa para saksi memang telah bertugas sebagai Tim Teknis dari PPK sejak awal proyek dimulai, dan mereka mengetahui dengan jelas seluruh proses pelaksanaan proyek tersebut.
Bukti ini juga diperkuat dengan adanya dokumen Berita Acara Pemeriksaan di Kejaksaan, yang menyebutkan bahwa saksi-saksi memang bagian dari Tim Teknis yang ditunjuk oleh PPK. Namun, dalam persidangan, keterangan mereka berubah, dan mereka mengklaim bahwa mereka adalah Tim Teknis dari Pengguna Anggaran.
Sementara itu, dalam kesaksian Direktur CV Saputro, Handoko, dan saksi-saksi dari Tim Teknis, tidak ada satu pun pernyataan yang menunjukkan bahwa Don Fitri Jaya, selaku Pengguna Anggaran, terlibat langsung dalam pelaksanaan proyek atau memberikan arahan terkait proyek tersebut.
Pernyataan yang mengejutkan muncul ketika Hakim Ketua menanyakan mengenai prosedur pencairan dana proyek. Para saksi mengakui bahwa semua dokumen persyaratan pencairan, termasuk serah terima hasil pekerjaan, telah ditandatangani oleh PPK, Tim Teknis, Konsultan Pengawas, dan Direktur CV Saputro, Handoko.
Menanggapi pengakuan tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan pernyataan tegas, “Pencairan dana tidak mungkin dilakukan tanpa tanda tangan Tim Teknis, PPK, Konsultan Pengawas, dan pelaksana. Kalau saya yang jadi penyidik, kalian semua saya jadikan tersangka,” ujar hakim dengan nada tinggi.
Pernyataan hakim tersebut menyoroti fakta bahwa para saksi teknis tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan benar. Hal ini membuka ruang pertanyaan mengenai validitas dakwaan terhadap terdakwa.
Sidang akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi lanjutan yang masih akan dipanggil oleh Jaksa Penuntut Umum.
